• Kamis, 19 November 2026

GMNI Apresiasi Pembaruan KUHP–KUHAP, Tekankan Implementasi Harus Berpihak pada Rakyat

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 9 Januari 2026 | 16:25 WIB



Meski demikian, Ramos menegaskan bahwa keberpihakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma, melainkan sangat bergantung pada praktik penegakan hukumnya. Ia mengingatkan bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, harus ditafsirkan secara ketat agar tidak membuka ruang kriminalisasi berbasis tafsir subjektif aparat.





Implementasi KUHAP: Mengendalikan Kewenangan Negara dan Menjaga Keberpihakan pada Rakyat





Dalam konteks tersebut, implementasi KUHAP baru menjadi faktor kunci. GMNI menekankan bahwa KUHAP harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali kewenangan negara, melalui penguatan kontrol yudisial, jaminan due process of law, serta pembatasan tindakan paksa agar tidak dijalankan secara represif.





“Tanpa hukum acara pidana yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara, pembaruan KUHP berpotensi kehilangan makna substantifnya,” tegas Ramos.





GMNI berpandangan bahwa hukum harus menjadi alat pembebasan, bukan instrumen represi. Negara boleh kuat, namun kekuatan tersebut harus diarahkan untuk melindungi rakyat, khususnya kaum marhaen, dari praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan.





“Oleh karena itu, pengawalan terhadap implementasi KUHP dan KUHAP harus terus dilakukan agar reformasi hukum pidana nasional benar-benar menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar ketertiban formal,” pungkasnya.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X