Energi Juang News, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai implementasi Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi persoalan serius, khususnya terkait ketimpangan akses dan kualitas layanan kesehatan antarwilayah.
Meski cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai sekitar 98 persen penduduk dan indeks cakupan layanan UHC meningkat dari 66 menjadi 67, DPP GMNI menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan layanan kesehatan yang adil dan inklusif.
“Keberhasilan UHC tidak bisa diukur semata dari angka kepesertaan. Pertanyaan utamanya adalah apakah rakyat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan setara,” ujar Wakil Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP GMNI, M. Rikzul Fikri, dalam keterangannya.
Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan dalam Implementasi UHC
Menurut Rikzul, persoalan utama UHC terletak pada ketimpangan institusional dalam sistem kesehatan nasional. Negara dinilai telah menjalankan fungsi penjamin pembiayaan, namun belum optimal dalam memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah pinggiran dan penyangga.
Ia menyoroti masih terpusatnya rumah sakit rujukan, dokter spesialis, dan fasilitas kesehatan berteknologi tinggi di kota-kota besar. Kondisi tersebut menyebabkan rumah sakit daerah kerap mengalami kelebihan kapasitas dan kekurangan tenaga medis.
“Sistem kesehatan kita masih berorientasi pusat. Akibatnya, masyarakat di daerah harus menempuh rujukan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar yang seharusnya bisa tersedia di wilayahnya,” jelasnya.
Baca juga : DPP GMNI Dorong Hilirisasi Adil dan Berkelanjutan untuk Bangsa