“Reputasi HAM dalam negeri dipandang memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum Indonesia bisa layak memimpin forum HAM dunia. Ditambah lagi, Indonesia pernah menolak sejumlah rekomendasi penting dalam mekanisme _Universal Periodic Review (UPR)_ PBB, dan catatan ini menyiratkan perlunya peningkatan komitmen terhadap keterlibatan konstruktif dengan mekanisme HAM internasional.” jelas Bung Wira.
Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten memperjuangkan hak asasi manusia, GMNI menuntut agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diawali dengan langkah-langkah nyata dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah air. Indonesia pernah secara resmi mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti peristiwa 1965-1966, Tragedi Talangsari, Kriminalisasi Aktivis dan kasus lainnya, namun hingga kini sebagian besar belum mendapatkan penyelesaian yang adil dan komprehensif.
GMNI menyambut kesempatan ini dengan optimisme kritis. Indonesia harus membuktikan bahwa presidensi ini bukan sekadar penghormatan diplomatik, tetapi momentum bagi transformasi nyata dalam perlindungan HAM di tanah air serta kontribusi yang signifikan terhadap pemajuan hak asasi manusia di dunia.
Oleh karena itu, GMNI mendorong agar:
1. Pemerintah, DPR RI, dan Komnas HAM untuk memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yang melibatkan keadilan transisional, partisipasi korban, serta akuntabilitas pelaku pelanggaran.
2. Pemerintah menyediakan akses informasi yang transparan terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM, serta membangun kerja sama dengan mekanisme PBB seperti Pelapor Khusus HAM.
3. Komitmen terhadap penyelesaian HAM berat diwujudkan selama masa presidensi Indonesia, sehingga menjadi modal moral dan politis yang kuat di forum internasional.
Redaksi Energi Juang News