“Bila perlu pencabutan izin 28 perusahaan itu harus diikuti dengan penetapan kawasan tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria, bukan sekadar dikosongkan atau dialihkan kembali ke kepentingan korporasi baru.” tambahnya
Reforma agraria sejati menuntut keberanian negara untuk menata ulang struktur penguasaan lahan secara adil, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
DPP GMNI akan terus mengawal agenda reforma agraria dan penertiban kawasan hutan agar benar-benar berpihak pada keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi," pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News