“Menghapus hak pilih langsung berarti menghilangkan mekanisme kontrol publik paling kuat terhadap kekuasaan. Ini sangat berbahaya di tengah demokrasi yang sedang menghadapi tekanan,” paparnya.
Dorongan Reformasi dan Solusi Konkret
Sebagai solusi, Elvi mendesak pemerintah dan DPR RI fokus memperbaiki sistem pemilu tanpa mengorbankan partisipasi rakyat. Ia mengusulkan pengetatan pengawasan praktik politik uang, pengurangan biaya politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas oleh lembaga seperti Bawaslu.
Elvi juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi politik agar masyarakat memilih berdasarkan gagasan dan rekam jejak, bukan sekadar popularitas.
“Kodifikasi undang-undang politik harus tetap menempatkan rakyat di posisi utama. Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjaga agar suara rakyat menjadi penentu arah pembangunan daerah,” tandasnya.
Redaksi Energi Juang News