• Kamis, 19 November 2026

Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden Paling Ideal dan Konstitusional

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 27 Januari 2026 | 14:03 WIB


Energi Juang News, Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), M. Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang sah, konstitusional, dan paling ideal bagi sistem demokrasi Indonesia, Senin (26/01/2026).





Risyad menyatakan, secara yuridis-konstitusional, posisi Polri telah diatur secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.





Alasan Polri di Bawah Presiden Dianggap Paling Ideal, Konstitusional, dan Sesuai Amanat Reformasi





Menurutnya, wacana yang mempertanyakan posisi Polri sering kali tidak berangkat dari analisis konstitusi, melainkan dari kepentingan politik sesaat yang justru berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan dan stabilitas nasional.





“Secara akademik dan konstitusional, belum ada alasan kuat berkaitan dengan posisi Polri yang di bawah Kementerian. Justru Polri di bawah Presidenlah yang merupakan desain paling ideal dalam sistem presidensial seperti Indonesia karena menjamin kejelasan komando, akuntabilitas politik, tidak terlalu birokratis dan mempermudah garis tanggung jawab negara terhadap keamanan rakyat,” tegas M. Risyad Falefi.





“Yang perlu dikritisi bukan posisinya, melainkan kualitas pelaksanaan tugasnya. Polri harus terus diperkuat agar profesional, presisi, dan taat hukum. Memindahkan atau mengaburkan posisi Polri justru berisiko menciptakan ketidakpastian sistemik,” lanjutnya.





Baca juga : Pimpinan Sidang Kongres XXII: Risyad-Patra Kepemimpinan GMNI Yang Sah





Risyad menekankan bahwa dalam negara demokrasi modern, institusi kepolisian memang berada langsung di bawah kepala pemerintahan, namun tetap diawasi melalui mekanisme hukum, parlemen, dan kontrol publik.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X