“GMNI berpandangan tegas bahwa Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Selama bekerja berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka Polri di bawah Presiden adalah pilihan paling rasional dan konstitusional, serta sesuai dengan amanat reformasi” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan DPP GMNI terhadap penguatan reformasi Polri secara berkelanjutan, bukan dengan pendekatan populis yang tidak berbasis konstitusi.
“Reformasi institusi tidak dilakukan dengan mengutak-atik struktur ketatanegaraan, tetapi dengan memperkuat integritas, transparansi, serta memastikan keberpihakan Polri pada keadilan sosial,” pungkas Risyad.
DPP GMNI menyatakan akan terus mengambil posisi kritis-objektif dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan, khususnya yang menyangkut demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.
Redaksi Energi Juang News