DPR Minta Evaluasi Data PBI
Komisi IX DPR mendesak adanya evaluasi total atas pembaruan data PBI. Charles menyebut seharusnya ada pemberitahuan minimal 30 hari sebelum penonaktifan dilakukan agar masyarakat tidak panik dan kehilangan akses layanan.
“BPJS Kesehatan juga agar segera membuat mekanisme darurat aktivasi ulang di rumah sakit rujukan, khusus bagi pasien gagal ginjal, kanker, talasemia, dan penderita penyakit kronis lainnya,” tambahnya.
Penjelasan BPJS dan Kemensos
Terkait isu ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.
“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya,” jelas Rizzky, Rabu (4/1).
Ia menambahkan, peserta yang dinonaktifkan dapat mengajukan aktivasi ulang jika memenuhi kriteria tertentu, seperti tergolong miskin atau rentan miskin, serta penderita penyakit kronis atau kondisi medis darurat.
Redaksi Energi Juang News