“Kalau kita saklek putus hubungan kerjanya, akan lumpuh pelayanan medis di RSU Serpong Utara,” jelasnya.
Pemkot Cari Solusi Hukum
Meski dirumahkan, status mereka belum sepenuhnya diputus. Pemerintah daerah kini tengah mencari jalan keluar agar kebijakan tidak berdampak pada layanan masyarakat.
“Prinsipnya kami sedang mencari solusi. Pak Sekda sudah rapat, saya belum terima laporannya, tapi pasti akan dicarikan jalan terbaik,” kata Benyamin.
Sejak Januari 2026, para TKS tersebut belum menerima gaji karena status hukumnya masih belum pasti. Pemerintah tidak bisa mencairkan dana APBD tanpa dasar hukum yang sah.
“Saya tidak mau keluar dari aspek hukumnya. APBD yang dikeluarkan harus berdasarkan ketentuan hukum yang kuat,” ujar Benyamin.
Redaksi Energi Juang News