• Kamis, 19 November 2026

GMNI Tekankan Larangan Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 8 Februari 2026 | 09:00 WIB



DPP GMNI mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari kementerian terkait serta aparat penegak hukum terhadap proses rekrutmen pendamping desa di seluruh Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya praktik-praktik kotor tersebut.





Partisipasi Publik dan Komitmen GMNI Mengawal Isu Desa





Selain itu, GMNI juga mengajak masyarakat dan calon pendamping desa untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi jual beli jabatan di daerahnya masing-masing. Partisipasi publik dianggap penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.





Melalui pernyataan ini, DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pemberdayaan desa dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa pembangunan desa dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X