DPP GMNI mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari kementerian terkait serta aparat penegak hukum terhadap proses rekrutmen pendamping desa di seluruh Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya praktik-praktik kotor tersebut.
Partisipasi Publik dan Komitmen GMNI Mengawal Isu Desa
Selain itu, GMNI juga mengajak masyarakat dan calon pendamping desa untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi jual beli jabatan di daerahnya masing-masing. Partisipasi publik dianggap penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
Melalui pernyataan ini, DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pemberdayaan desa dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa pembangunan desa dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat.
Redaksi Energi Juang News