• Kamis, 19 November 2026

Komisi III DPR Tegaskan Pemilihan Adies Kadir Tak Langgar Prosedur

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 9 Februari 2026 | 10:00 WIB



Terkait kualifikasi, Soedeson menegaskan Adies Kadir telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MK. Ia juga menyebut proses tersebut merujuk pada Pasal 185 UU MD3 serta Pasal 26 Tata Tertib DPR mengenai penelitian administrasi dan uji kelayakan.





Karena itu, ia menepis anggapan adanya perlakuan istimewa dalam penunjukan Adies. Menurutnya, mekanisme yang dijalankan sama persis dengan proses pemilihan hakim konstitusi dari jalur DPR sebelumnya.





Seluruh proses pemilihan Adies Kadir itu sama dengan yang Komisi III laksanakan saat memilih Arsul Sani dan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi," ujarnya.





Soal Kewenangan DPR dan Laporan CALS ke MKMK





Soedeson pun meminta seluruh pihak menghormati mekanisme ketatanegaraan dan prinsip pemisahan kekuasaan. Ia menegaskan kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga tidak sepatutnya diintervensi oleh lembaga lain.





"UUD dan undang-undang dengan jelas menyebut DPR memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama hakim konstitusi. Prosedurnya sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku di DPR," tegasnya.
Lebih lanjut, Soedeson mempertanyakan substansi laporan yang diajukan ke MKMK.





Menurut dia, MKMK berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan hakim yang sedang menjabat, sementara Adies Kadir baru saja dilantik dan belum menjalankan tugas.
"MKMK itu memeriksa dan mengadili pelanggaran etik. Pak Adies Kadir belum bekerja. Jadi jangan sampai kewenangan MKMK melebar ke hal-hal di luar ranah etik," ucapnya.





Ia juga menegaskan MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menilai proses seleksi yang terjadi sebelum seorang hakim dilantik, apalagi mengintervensi kewenangan lembaga negara lain. Soedeson mengibaratkan peran MKMK serupa dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.





"MKMK itu ibarat MKD di DPR. MKD hanya menangani persoalan etik ketika seseorang sudah resmi menjabat sebagai anggota DPR. MKD tidak bisa memeriksa perbuatan atau proses sebelum seseorang menjadi anggota dewan," pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X