Energi Juang News, Jakarta- Ketua Bidang Sosial DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dede Kurnia Esysa, S.Kom., menilai kebijakan pemerintah yang menghentikan bantuan sosial (BANSOS) bagi jutaan warga dan mengalihkannya ke skema bantuan modal usaha perlu dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan.
Dari Bansos ke Bantuan Modal Usaha: Peluang Pemberdayaan atau Risiko Baru?
Menurut Dede, secara konseptual peralihan dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan ekonomi produktif merupakan langkah yang patut diapresiasi. Negara tidak bisa selamanya bergantung pada skema BANSOS jangka pendek. Namun, perubahan kebijakan tersebut tidak boleh dilepaskan dari realitas sosial dan kerentanan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
“Pemberdayaan tidak bisa dimaknai sekadar mengganti BANSOS dengan bantuan modal usaha. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan ekosistem yang memadai, kebijakan ini justru berisiko memindahkan beban kesejahteraan dari negara ke individu,” ujar Dede Kurnia Esysa, S.Kom., baru-baru ini.
Ia menegaskan, banyak keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima BANSOS berada dalam kondisi rentan. Meski secara data tidak lagi dikategorikan miskin ekstrem, mereka masih bergantung pada bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Dede mengingatkan bahwa modal usaha yang diberikan satu kali tidak menjamin keberhasilan ekonomi.
Baca juga : DPP GMNI Minta Menteri Bahlil Pertimbangkan Pemberian Akses Mineral Kritis kepada Amerika
Tanpa pendampingan berkelanjutan dan akses pasar, bantuan tersebut berpotensi habis tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Dalam situasi tersebut, keluarga penerima justru dapat jatuh pada kondisi yang lebih sulit.
“Kalau usaha gagal, negara harus menjawab satu pertanyaan penting, apakah ada mekanisme perlindungan lanjutan, atau masyarakat dibiarkan menanggung risiko sendiri?” katanya.