Pentingnya Pendampingan, Data Akurat, dan Pengawasan Publik dalam Kebijakan Bansos
Selain soal pendampingan, Dede juga menyoroti tata kelola data sebagai fondasi kebijakan penghentian BANSOS. Pemutakhiran data penerima bantuan, menurutnya, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
“Data tidak boleh menjadi alat teknokratis yang memutus nasib rakyat tanpa ruang klarifikasi. Masyarakat berhak tahu mengapa mereka dikeluarkan dari daftar BANSOS dan bagaimana mekanisme keberatan jika terjadi kekeliruan,” ujar Dede.
Ia menilai, tanpa pengawasan publik dan pelibatan masyarakat sipil, kebijakan tersebut rawan salah sasaran dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial baru. Negara tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan capaian statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
Dede menambahkan, kebijakan ini memang memiliki potensi positif, seperti mendorong tumbuhnya usaha mikro dan menguatkan ekonomi lokal. Namun, dampak negatif juga harus diantisipasi, terutama meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi kelompok yang belum siap sepenuhnya mandiri.
“Transformasi kebijakan sosial memang diperlukan, tetapi harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berpihak. Pemberdayaan sejati adalah memastikan rakyat aman dan berdaya setelah bantuan dihentikan, bukan sekadar mengganti skema bantuan,” kata Dede.
Seruan DPP GMNI terhadap Pemerintah soal Kebijakan Penghentian Bansos
Dede Kurnia Esysa menegaskan, Bidang Sosial DPP GMNI, mendorong pemerintah untuk memperkuat pendampingan lapangan, membuka mekanisme evaluasi yang adil, serta memastikan bahwa kebijakan sosial tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap kelompok paling rentan.
Redaksi Energi Juang News