Baca juga : Imperium Desak Komisi III DPR dan Kejaksaan Bongkar Dana Siluman
Tanggal 17 September 2019 pada saat pengambilan keputusan, Menteri hukum dan HAM mewakili Presiden menyatakan Presiden setuju perubahan UU KPK, sehingga sangat lucu jika Jokowi melempar bola panas bahwa revisi ini karena inisiatif DPR ," sambung Gus Falah.
Gus Falah melanjutkan, kalau Jokowi tidak setuju seharusnya yang bersangkutan menarik perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan atau mengeluarkan Perppu karena pada saat itu ada dinamika publik.
" Jokowi seharusnya jangan cuci tangan dengan membuat opini baru yang mengaburkan fakta, dengan tujuan memperoleh apresiasi publik," pungkasnya
Redaksi Energi Juang News