• Kamis, 19 November 2026

85 Negara Dunia Kecam Langkah Israel Kuasai Tepi Barat

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 18 Februari 2026 | 13:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta— Ketegangan di Tepi Barat kembali mencuat setelah puluhan negara menegur keras tindakan Israel yang memperluas kendali di wilayah tersebut. Dalam pernyataan bersama pada Selasa (17/2) waktu setempat, 85 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penolakannya terhadap langkah sepihak Israel yang dianggap menyalahi hukum internasional.





Kecaman Internasional yang Kian Meluas





“Kami mengutuk keras keputusan dan tindakan sepihak Israel yang bertujuan memperluas kehadiran ilegalnya di Tepi Barat,” tulis pernyataan itu. “Keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan harus segera dibatalkan,” lanjutnya.





Negara-negara tersebut juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aneksasi di wilayah Palestina. Pernyataan bersama yang dikutip dari AFP, Rabu (18/2/2026), menyoroti kekhawatiran global atas kebijakan pemerintah Israel yang memperburuk ketegangan di kawasan.





Kebijakan Israel Picu Reaksi Dunia





Dalam beberapa pekan terakhir, kabinet keamanan Israel menyetujui sejumlah langkah untuk memperketat kontrol atas wilayah Tepi Barat yang selama ini dikelola oleh Otoritas Palestina sesuai perjanjian Oslo. Pada Minggu lalu, pemerintah bahkan mulai mengupayakan pendaftaran tanah di wilayah itu sebagai “milik negara”, sebuah langkah yang segera memicu gelombang kecaman internasional.





“Kami menolak semua tindakan yang mengubah karakter, status, dan komposisi demografis wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur,” tegas pernyataan 85 negara tersebut.





Kekhawatiran atas Stabilitas Kawasan





Negara-negara penandatangan, termasuk Arab Saudi, China, dan Rusia, serta organisasi seperti Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam, menilai tindakan Israel “mengancam perdamaian dan stabilitas regional”.





Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyoroti isu tersebut pada Senin (16/2), menyerukan Israel agar membatalkan kebijakan pendaftaran tanah yang disebutnya “melanggar hukum” dan “mengoyak stabilitas kawasan”.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X