Pernyataan itu memperlihatkan sikap tegas Teheran. Iran menilai serangan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap negaranya, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas global.
Tuduhan Pelanggaran Piagam PBB
Dalam suratnya, Araghchi menyebut serangan itu sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai "tindakan teroris pengecut" dan menyatakan bahwa serangan itu dilakukan "dengan pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB dan merupakan serangan langsung terhadap prinsip-prinsip paling mendasar dari hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan, prinsip kesetaraan kedaulatan negara, dan kekebalan kepala negara."
Menurut Araghchi, langkah tersebut menciptakan preseden berbahaya. Ia menilai tindakan itu bisa merusak norma dasar yang selama ini mengatur hubungan antarnegara.
Soroti Kekebalan Kepala Negara
Araghchi juga menekankan pentingnya prinsip kekebalan kepala negara dalam hukum internasional.
Kepala negara, tegas Araghchi, 'tidak dapat diganggu gugat, harus dihormati, dan kebal, sebuah prinsip yang penting untuk pelaksanaan tugas resmi mereka secara independen.
Ia menambahkan bahwa serangan terhadap pejabat tertinggi sebuah negara anggota PBB merupakan pelanggaran serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks hubungan internasional modern.
Iran kini menunggu respons resmi dari komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, atas surat yang telah dikirim tersebut.