Saras pun mendesak TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen prajurit serta memperkuat mekanisme verifikasi latar belakang calon anggota. Selain itu, Saras juga meminta agar status keanggotaan ADO di TNI ditinjau kembali dan proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang menjeratnya dipastikan berjalan tanpa hambatan.
Saras juga menekankan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan moral individual, melainkan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang bagi korban.
“Institusi negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan ruang kekuasaan. Jika tidak ada pembenahan serius, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia,” pungkasnya.
Kasus ini bermula dari penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Flores Timur terhadap seorang pria berinisial ADO (22) asal Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.
Pada 23 September 2025, Polres Flores Timur menetapkan ADO sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap seorang remaja perempuan berinisial MFNL (16), seorang siswi yang baru saja menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.
Ketika aparat kepolisian tidak berhasil menangkap ADO, status Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian ditetapkan pada 16 Oktober 2025. Ironisnya, di tengah proses hukum itu — bahkan setelah penetapan sebagai tersangka — ADO justru diketahui lolos dalam seleksi calon prajurit TNI dan telah dilantik menjadi anggota TNI Angkatan Darat.
Redaksi Energi Juang News