Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR memandang perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian penting dalam ekosistem pendidikan modern.
Ia menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah.
"Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita juga perlu memperkuat literasi digital di sekolah agar pelajar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab," jelasnya.
Kolaborasi Pemerintah, Sekolah, dan Orang Tua Dibutuhkan
Hetifah menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, serta perusahaan penyedia platform digital agar kebijakan ini berjalan efektif.
Ia berharap regulasi tersebut menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat bagi anak-anak di Indonesia.
Baca juga : Legislator Disangka Tenaga Ahli di Kantin DPR, Ini Respons Santai Syafruddin
"Transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak. Kita ingin teknologi menjadi sarana pembelajaran dan kreativitas bagi pelajar, sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang aman," tutup Hetifah.
Pemerintah Tunda Akses Medsos Anak di Bawah 16 Tahun
Kementerian Komunikasi dan Digital diketahui telah menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang dianggap berisiko tinggi.