Oleh Putri Suryaningsih
(Aktivis GMNI & Social Media Specialist)
Kabupaten Bogor kerap digembar-gemborkan sebagai kawasan penyangga ibu kota yang sedang melonjak maju, dengan maraknya perumahan elite, pusat belanja mewah, dan sektor pariwisata yang kian bergeliat. Namun, di balik kemasan promosi itu, realitas lapangan justru menampakkan wajah pembangunan yang timpang dan penuh kontradiksi: infrastruktur masih terpusat di kawasan-kawasan elit dekat pusat pemerintahan dan koridor ekonomi, sementara wilayah pinggiran dibiarkan merana dalam ketertinggalan.
Di wilayah inti, jalan mulus, fasilitas publik lengkap, dan akses layanan masyarakat berjalan lancar, sebuah kemewahan yang tak kunjung menyentuh kecamatan-kecamatan terpencil seperti Leuwiliang, Jasinga, dan Sukajaya di Bogor Barat. Di sana, jalan berlubang menjadi penghalang sehari-hari, transportasi terbatas seperti mimpi buruk, dan fasilitas dasar nyaris tak ada, memaksa warga bertahan dalam isolasi yang merugikan.
Ketimpangan Pusat–Pinggiran di Kabupaten Bogor: Infrastruktur Mewah vs Jalan Berlubang
Kritik ini bukan sekadar keluhan; ini adalah kegagalan sistemik di mana prioritas pembangunan jelas-jelas berpihak pada yang sudah kaya, mengorbankan yang lemah.
Situasi ini tak pelak memicu suara aspirasi lama: pembentukan Kabupaten Bogor Barat sebagai jalan keluar untuk percepatan pemerataan.
Gagasan pemekaran ini bukan barang baru, ia telah bergulir sebagai bagian dari rencana penataan daerah guna tingkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan.
Baca juga : WFH ASN Bogor Tunggu Keputusan Pusat