Ironisnya, pemerintah daerah tak kekurangan alat hukum: ada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2016 untuk optimalkan struktur perangkat daerah (Bakesbangpol Kabupaten Bogor), serta Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan yang seharusnya memperbaiki pelayanan masyarakat (BPK Regulations). Tapi, regulasi hanyalah kertas kosong jika tak diwujudkan; ketimpangan ini lahir dari keberpihakan prioritas yang salah arah, di mana wilayah maju terus dimanjakan sementara pinggiran diabaikan.
Pemekaran Bogor Barat: Dari Wacana Lama hingga Tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru
Dengan luas wilayah yang mengagumkan dan populasi raksasa, Kabupaten Bogor seharusnya jadi laboratorium keadilan pembangunan, bukan arena di mana sebagian warga dibiarkan tenggelam.
Pembangunan tak boleh jadi monumen kemajuan parsial; ia harus merata, menjangkau setiap sudut yang terpinggirkan. Tanpa aksi konkret, citra Bogor akan abadi sebagai paradoks: gemilang di permukaan, tapi busuk di akarnya, maju di timur, morat-marit di barat.
Redaksi Energi Juang News