"Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang menyebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang," ungkap Saras.
Saras melanjutkan, pemilihan forum peradilan bukan hanya sekadar pilihan, melainkan faktor krusial yang memengaruhi legitimasi, transparansi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap hasil akhir dari proses hukum. Selain itu, posisi korban sebagai warga sipil semakin mempertegas bahwa peristiwa ini merupakan delik umum.
Andrie Yunus bukan bagian dari struktur militer, melainkan seorang aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
"Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang TNI, fungsi utama militer adalah menjaga pertahanan negara dari ancaman eksternal maupun internal yang bersifat strategis. Tindakan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis tidak memiliki relevansi dengan fungsi tersebut," ujar Saras.
Peristiwa ini, sambung Saras, bukan bagian dari operasi militer dan bukan juga tindakan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Sehingga, tidak terdapat nexus atau hubungan yang dapat membenarkan keterlibatan kewenangan militer dalam memproses perkara ini.
"Sehingga sudah semestinya dalam perkara ini diproses melalui peradilan umum karena terlihat bahwa unsur-unsur yang membentuk peristiwa ini sepenuhnya berada dalam ranah pidana umum (lex generalis) yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali sebagaimana prinsip 'equality before the law',"ujar Saras.
"Jadi, memproses kasus kekerasan oknum militer terhadap warga sipilĀ di peradilan umum bukan hanya untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan tegaknya keadilan, tapi juga adalah mandat konstitusional," pungkas Saras.
Redaksi Energi Juang News