"Setelah nanti Pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," papar Tito.
Menurut Tito jajaran pemerintah siap untuk melakukan skema kerja WFH. Sebab, di era pandemi COVID-19, skema ini sudah dilakukan alias bukan sesuatu yang baru. Saat itu, pemerintahan bisa tetap berjalan meski ada ASN yang WFH.
"Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," beber Tito.
Pengalaman WFH Saat Pandemi Jadi Modal Kebijakan Baru
Untuk pemerintah daerah, skema kerja WFH juga banyak dilakukan saat pandemi. Dia meyakini jajaran pemerintah daerah juga sudah berpengalaman.
Hanya saja, untuk kepala-kepala daerah baru, Tito bilang dirinya mungkin akan memberikan arahan khusus terlebih dahulu apabila kebijakan ini diterapkan.
"Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," papar Tito.
Redaksi Energi Juang News