Energi Juang News, Bogor– Pemerintah Kota Bogor belum memastikan kebijakan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara dalam satu hari kerja. Opsi ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat agar aturan berjalan seragam di seluruh daerah.
Pemkot Pilih Menunggu Arahan Pusat
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan pihaknya belum akan menetapkan kebijakan sebelum ada kepastian dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil agar tidak terjadi perbedaan aturan antarwilayah sekaligus mempermudah evaluasi, terutama terkait efisiensi energi.
"Untuk WFH nasional Pemkot sedang menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat agar ada keseragaman aturan dan memudahkan pengukuran dari sisi efisiensi energi," kata Dedie kepada wartawan, Minggu (28/3/2026).
Wacana WFH Setiap Kamis Belum Final
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor sempat mempertimbangkan skema kerja dari rumah setiap hari Kamis. Rencana itu mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, Dedie menegaskan keputusan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak berubah-ubah.
Baca juga :
"Wacana Pemkot awalnya mengikuti WFH Provinsi yang menetapkan pelaksanaan di hari Kamis. Namun kami menunggu dulu agar tidak dua kali mengeluarkan kebijakan," jelas Dedie.