Energi Juang News, Jakarta— Komisi III DPR RI mengambil sikap tegas dalam perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam rapat resmi, lembaga legislatif ini menyatakan siap menjadi penjamin bagi terdakwa dan mendorong adanya keringanan putusan.
Rapat dengar pendapat umum digelar bersama Amsal Sitepu yang mengikuti secara daring dari Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026). Hasilnya, seluruh fraksi menyepakati lima poin penting yang menjadi sikap resmi Komisi III.
DPR Ajukan Penangguhan Penahanan
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan langsung salah satu poin utama hasil rapat tersebut.
Komisi III DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," kata Habiburokhman.
Tak berhenti di situ, DPR juga mendorong agar Amsal dibebaskan atau setidaknya mendapatkan hukuman ringan, dengan mempertimbangkan fakta persidangan.
Hakim Diminta Pertimbangkan Keadilan Substantif
Dalam pernyataannya, DPR menekankan pentingnya keadilan substantif dibanding sekadar kepastian hukum formal.
"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara Saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas, atau setidaknya ringan, berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," ucap Habiburokhman.