Energi Juang News, Jakarta— Dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di kawasan Teluk Persia memicu kekhawatiran baru. Situasi ini mencuat di tengah kebijakan terbaru Iran yang mewajibkan kapal membayar tarif lintasan menggunakan mata uang kripto.
DPR Soroti Risiko Baru bagi Kapal Indonesia
Kapoksi NasDem Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani secara serius. Ia menegaskan pemerintah harus sigap membaca potensi risiko terhadap kapal nasional.
"Saya memandang situasi dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini masih tertahan di kawasan Teluk Persia harus menjadi perhatian serius bersama terutama pemerintah," kata Amelia kepada wartawan, Sabtu (10/4/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Amelia mengungkapkan pihaknya belum menerima kepastian terbaru terkait kondisi kedua kapal tersebut. Namun, ia mengingatkan potensi penerapan pungutan kripto tetap terbuka.
"Hingga saat ini Kami di Komisi 1 DPR RI belum mendapatkan informasi dan kepastian tentang kedua kapal tersebut akan dikenai pungutan, namun dengan adanya kebijakan baru Iran, potensi itu tetap terbuka. Karena itu, langkah mitigasi harus segera dilakukan, baik melalui jalur diplomasi maupun koordinasi keamanan maritim internasional," katanya.
Keselamatan Awak dan Energi Jadi Prioritas
Amelia menekankan perlindungan terhadap awak kapal dan keamanan distribusi energi nasional harus menjadi fokus utama. Selain itu, kepastian jalur pelayaran juga dinilai krusial di tengah situasi geopolitik yang dinamis.
"Terkait pertemuan dengan Kemlu, pada kesempatan pertama, kami di Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan situasi ini dalam waktu dekat," kata Amelia.