• Kamis, 19 November 2026

24 Oktober dan Kerja Panjang Kedokteran: Menjaga Tubuh Bangsa Tetap Berdaya

Photo Author
AA, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 24 Oktober 2026 | 16:35 WIB

Energi Juang News, Jakarta - Mari menengok kembali Indonesia pada Oktober 1950. Saat itu, republik ini masih tertatih-tatih belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Proklamasi memang telah dikumandangkan lima tahun sebelumnya, dan pengakuan kedaulatan baru saja dikantongi pada penghujung 1949. Namun, status merdeka di atas kertas tidak otomatis membuat rakyatnya terbebas dari penyakit.


Sisa-sisa perang masih menyisakan luka fisik dan trauma. Wabah penyakit mengintai warga yang hidup serba kekurangan, sementara akses layanan medis masih menjadi barang mewah yang tak merata.


Di tengah situasi genting itulah, tepat pada 24 Oktober 1950, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lahir. Tanggal yang kini kita peringati sebagai Hari Dokter Nasional tersebut bukanlah sekadar seremoni berdirinya sebuah organisasi profesi. Lebih dari itu, momen ini adalah tonggak dari kerja besar yang kerap luput dari narasi sejarah kemerdekaan: memastikan setiap warga punya kesempatan yang sama untuk hidup sehat.



Kemerdekaan di Ruang Praktik


Apa artinya kedaulatan negara jika rakyatnya sendiri tak sanggup berobat saat jatuh sakit?


Pertanyaan semacam ini mungkin terdengar terlalu filosofis di dalam ruang praktik dokter. Di sana, obrolan hanya berkisar pada keluhan nyeri dada, demam yang tak kunjung reda, atau batuk yang sudah berlangsung berminggu-minggu. Tak ada diskusi soal revolusi atau kedaulatan bangsa. Namun, justru di tengah rasa sakit itulah, makna kemerdekaan diuji pada level yang paling mendasar.


Negara boleh saja merdeka, tetapi manusianya belum tentu. Warga yang terpaksa menahan sakit karena terjerat kemiskinan sejatinya belum sepenuhnya bebas. Anak yang gagal tumbuh optimal akibat gizi buruk tidak sedang berhadapan dengan masalah medis semata, melainkan terbentur oleh tembok ketimpangan sosial tempat ia dilahirkan.


Filsuf Michel Foucault (1978) pernah mengulas metafora klasik dalam pemikiran politik yang disebut body politic di mana negara diibaratkan sebagai satu tubuh utuh yang setiap оргаnnya saling terhubung. Dalam narasi besar perjuangan bangsa, kita sering membayangkan "tubuh Republik" ini sebagai sosok yang selalu gagah dan tahan banting.


Kenyataannya, kondisi "sel-sel" di dalam tubuh bangsa ini sangat timpang. Sebagian warga bisa mendapatkan pertolongan medis dalam hitungan menit dan bebas memilih rumah sakit terbaik. Namun, sebagian lainnya harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati medan berat demi menemui satu-satunya dokter, atau sibuk menghitung sisa uang di dompet sebelum memutuskan apakah penyakitnya layak diperiksakan. Kita sering menggaungkan kesetaraan warga negara, tetapi di depan pintu layanan kesehatan, kesetaraan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang.



Ketika Medis Bersentuhan dengan Politik


Tanpa perlu berorasi di panggung politik, profesi dokter sejatinya selalu bersinggungan dengan realitas sosial-politik. Seorang dokter memang bertugas mengobati raga yang sakit, tetapi peluang sembuh pasiennya sangat ditentukan oleh faktor di luar ruang periksa: tingkat pendidikan, penghasilan, sanitasi lingkungan, asupan gizi, hingga kebijakan publik.




Penyakit memang memiliki penyebab biologis, tetapi penderitaan sering kali berakar dari sejarah sosial.



Itulah sebabnya, tugas dunia kedokteran tidak pernah benar-benar tuntas hanya pada selembar resep atau meja operasi. Di balik setiap keluhan pasien, ada latar belakang sosial yang ikut mendikte perjalanan penyakitnya. Pada era 1950-an, ketika para dokter Indonesia mulai menata organisasi profesi mereka di negeri yang baru lepas dari cengkeraman kolonialisme, mereka sejatinya sedang mengambil bagian dalam merawat fondasi republik.


Sejarah tidak melulu digerakkan oleh perdebatan megah di parlemen. Sering kali, sejarah bertahan hidup melalui rutinitas yang sunyi: ada warga yang sakit, dan ada dokter yang berikhtiar menolongnya.


Republik ini tidak akan sanggup bertahan hanya dengan bermodalkan teks konstitusi dan gagasan kebebasan. Kemerdekaan harus berwujud nyata dalam keseharian mulai dari bayi yang terbebas dari stunting, ibu yang selamat saat persalinan, petani yang tak jatuh bangkrut karena biaya berobat, hingga masyarakat di pulau terluar yang tak lagi merasa dikutuk oleh jarak geografis.



Antara Transaksi, Empati, dan Kesejahteraan Dokter


Hari ini, wajah layanan kesehatan kita kian hari kian lekat dengan bahasa industri: tarif, paket layanan, efisiensi, hingga indeks kepuasan pelanggan. Tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas. Rumah sakit butuh biaya operasional, kecanggihan teknologi medis menuntut investasi besar, dan dokter sangat berhak atas penghasilan yang layak. Realitas ekonomi ini tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan menuntut kata "pengabdian".

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: AA

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X