Energi Juang News, Jakarta- Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menanggapi wacana yang digulirkan oleh Ketua DPP PDI-Perjuangan, Deddy Sitorus, bahwa Polri sebaiknya dikembalikan dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Imanuel menyebut bahwa wacana yang dilontarkan Deddy Sitorus itu ahistoris, sebab sejak masa pemerintahan Bung Karno, Polri telah berada dibawah Presiden atau Kepala Pemerintahan.
"Bila kita telaah secara historis, pada tanggal 1 Juli 1946, melalui Surat Penetapan No. 11/S-D Tahun 1946 pemerintah memposisikan Jawatan Kepolisian Negara dibawah Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan kala itu. Tanggal 1 Juli ini yang kita peringati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini" ungkap Imanuel, Senin (2/12/2024).
Baca juga : GMNI Polman Dukung Kongres GMNI di Bandung dan Tolak Narasi Boikot
Imanuel menambahkan, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan ketetapan Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden.
Lalu, sambung Imanuel, melalui Keppres No. 134/1962 jabatan kepala kepolisian Republik Indonesia diberi nama Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Setelah itu, sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
GMNI Nilai Wacana Polri di Bawah Kemendagri Bertentangan dengan Kebijakan Bung Karno
Jadi sesungguhnya penempatan Polri di bawah Presiden atau Kepala Pemerintahan merupakan kebijakan Bung Karno. Sehingga, munculnya wacana itu dari pak Deddy sejatinya bertentangan dengan kebijakan Bung Karno," ujar Imanuel.
Imanuel juga menerangkan bahwa menempatkan Polri dibawah TNI ataupun Kemendagri bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi.