daerah

Akademisi Minta Prabowo Tak Gegabah Soal Wacana Pilkada Melalui DPRD

HD
Senin, 16 Desember 2024 | 09:15 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Dosen Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Haidar Adam meminta Presiden Prabowo Subianto tak gegabah melanjutkan usulan dan wacananya untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).





Wacana tersebut dinilai para akademisi hanya menguntungkan para elite partai politik (parpol). Sistem pemilihan tersebut dianggap akan menyingkirkan peran-peran masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, dan pemegang hak suara dalam menentukan kepemimpinan.





Haidar Adam mengatakan, memang sebetulnya, mengacu Konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 soal pemilihan kepala daerah itu tak ada klausul soal dipilih langsung oleh rakyat, atau melalui DPRD.





Dalam persepektif normatif, di dalam UUD 1945, secara spesifik terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, atau pilkada menggunakan terminologi ‘dilakukan secara demokratis’,” kata Haidar dari Jakarta, Sabtu (14/12/2024).





‘Secara demokratis’ tersebut, menurut Haidar memang memunculkan defenisi yang luas. Pun ‘secara demokratis’ tersebut harus diakui mengakomodir dua pendapat yang setuju dengan pilkada melalui DPRD dengan konsep pemilihan tak langsung, dan kubu yang menghendaki pemilihan dilakukan langsung melalui peran rakyat sebagai pemilik hak suara.





“Artinya kemudian, pemilihan dengan model apapun, apakah itu langsung atau tidak langsung, selama itu merepresentasikan karakteristik demokratis, maka hal tersebut terkualifikasi di dalam terminologi ‘secara demokratis’ sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 sebagai konstitusi itu,” ujar Haidar.





Selama rezim orde baru, pemerintahan Presiden Soeharto menguatkan kontrol terhadap kepala-kepala daerah dengan mengimplementasikan ‘secara demokratis’ dalam konstitusi tersebut, melalui perundang-undangan turunannya.





Orba menjalankan aturan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan sistem pemilihan yang tak langsung melalui lembaga keterwakilan di DPRD. Pun juga di level kepemimpinan nasional, sistem pemilihan yang tak langsung tersebut dengan menyerahkan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih, dan menunjuk presiden sebagai mandataris.

Halaman:

Terkini

Desa Adat Baduy Terbakar, Belasan Rumah Hangus

Jumat, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB