daerah

Kebijakan Vasektomi Dedi Mulyadi: Antara Etika dan Hak Asasi

ET
Jumat, 2 Mei 2025 | 15:00 WIB




Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.





Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).





"Ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia," katanya, Rabu (30/4/2025).





Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.





Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.





Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.





"Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya," ungkapnya.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB