Perjanjian tersebut pun menimbulkan masalah baru. Perusahaan khawatir rekening buruh ditutup oleh bank karena tidak ada transaksi dalam jangka waktu lama.
"Perusahaan konsultasi dengan bank, berapa yang harus saya bayar supaya rekeningnya tetap hidup. Pihak bank menjawab, cukup Rp1.000," kata Titis menirukan dalih perusahaan.
"Jadi uang Rp1.000 itu hanya supaya rekening buruh tidak diblokir oleh bank," lanjutnya.
Sebagian buruh pun akhirnya menuntut kejelasan nasib. Mereka menggugat perusahaan agar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah. Ketika ditanya soal gugatan tersebut, Titis enggan berkomentar banyak.
"Ya itu kan diajukan, tapi itu kan proses ya monggo saja. Itu sudah di luar kewenangan kami," katanya.
Sejumlah buruh di salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengalami nasib tragis. Mereka hanya menerima gaji Rp1.000 setiap bulan sejak dirumahkan pada awal 2024.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Karanganyar, Danang Sugiyatno mengatakan jumlah buruh yang dirumahkan mencapai ratusan orang.
"Tapi yang lapor ke sini sekitar ada 26-30 orang," kata Danang.