daerah

Seksisme Mengakar: Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Indonesia

Ir
Selasa, 20 Mei 2025 | 10:21 WIB



Dimyati diduga melontarkan pernyataan tersebut untuk menyindir rival politiknya, Airin Rachmy Diany, yang maju sebagai Calon Gubernur Banten. Namun, alih-alih menjadi strategi politik yang efektif, pernyataan ini justru menuai kontroversi dan dikecam luas karena memperkuat budaya patriarki yang selama ini menghambat kemajuan perempuan.





Dampak Seksisme Terhadap Representasi Perempuan





Sikap seksis seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan Dimyati memperkuat hambatan struktural yang telah lama dihadapi perempuan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam keterwakilan politik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan perempuan dalam parlemen Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 22,14 persen. Ini berarti lebih dari tiga perempat kursi parlemen masih didominasi laki-laki. Ketimpangan ini menggambarkan belum tercapainya prinsip representasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik.





Lebih jauh, kondisi ini menjadi semakin ironis ketika kita melihat struktur Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi isu-isu agama, sosial, perempuan, dan anak. Meski salah satu fokusnya adalah isu perempuan, komisi ini bahkan tidak memiliki satu pun perempuan di jajaran pimpinannya. Ketidakhadiran perempuan dalam forum pengambilan keputusan yang menyangkut nasib perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa suara mereka masih belum dianggap penting.





Peran Masyarakat dan Edukasi Gender





Seksisme tidak akan hilang hanya dengan kebijakan formal; perubahan harus dimulai dari pola pikir masyarakat. Banyak orang belum menyadari bahwa tindakan atau ucapan sehari-hari, bahkan yang dianggap bercanda, bisa bersifat seksis. Misalnya, anggapan bahwa perempuan “tidak cocok” menjadi pemimpin atau bahwa tugas rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. Ucapan-ucapan seperti ini tidak hanya meremehkan perempuan, tetapi juga memperkuat norma sosial yang mengekang.





Untuk mengatasi hal ini, edukasi gender harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan dan diskusi publik. Edukasi ini bukan hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki agar mereka memahami pentingnya kesetaraan dan tidak merasa terancam oleh kemajuan perempuan. Media sosial kini menjadi ruang yang potensial untuk menyebarkan narasi kesetaraan gender. Kampanye digital, diskusi terbuka, hingga konten edukatif yang ringan namun informatif, dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk opini publik yang lebih adil.





Peran Negara dan Konsistensi Kebijakan

Halaman:

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB