Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Peristiwa penangkapan enam aktivis mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus pasca aksi unjuk rasa damai pada 28 Mei 2025 di Kabupaten Bima adalah tragedi hukum sekaligus tamparan telak bagi demokrasi. Alih-alih memberikan ruang dialog yang konstruktif, aparat kepolisian justru merespons dengan tindakan represif yang mengarah pada kriminalisasi. Penetapan Enam Aktivis Cipayung Plus sebagai tersangka bukan hanya mencederai hak asasi individu, tapi juga melemahkan semangat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Mahasiswa—sebagai kelompok kritis dan moral force bangsa—melakukan aksi dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat. Aksi mereka adalah bentuk kepedulian terhadap isu-isu strategis daerah dan nasional. Dalam konteks demokrasi, aksi protes merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ketika hak konstitusional ini justru direspons dengan penangkapan, maka jelas yang dilanggar bukan hanya hukum positif, melainkan juga nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Lebih menyedihkan, tindakan aparat ini diperparah oleh pernyataan Wakil Bupati Bima yang menyebut bahwa “tidak ada kompromi bagi mahasiswa yang melakukan aksi, karena itu membuat daerah kita tidak maju.” Pernyataan ini problematik di banyak lapisan. Pertama, ia menegaskan watak antikritik dari sebagian elit lokal. Kedua, ia mencoba membalik logika demokrasi dengan menyalahkan suara kritis sebagai penghambat pembangunan, padahal justru kritik adalah mekanisme pengawasan sosial yang sah dan penting dalam proses pembangunan itu sendiri.
Justru daerah akan stagnan jika kritik dan kontrol dari masyarakat dibungkam. Membangun daerah bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur demokrasi. Tanpa ruang partisipatif dan iklim kebebasan berpendapat, pembangunan hanya akan menjadi proyek satu arah yang sarat dengan potensi kesewenang-wenangan.
Kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa bukan tanpa alasan. Tindakan Polres Bima menciptakan preseden buruk dalam kehidupan demokrasi lokal. Jika setiap bentuk kritik harus dibayar dengan ancaman hukum dan kriminalisasi, maka generasi muda akan tumbuh dalam budaya takut dan bungkam. Ini bukan hanya soal enam orang aktivis, tetapi soal masa depan demokrasi kita semua.