Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara patut dipertanyakan, bahkan dikritisi secara serius. Bukan hanya karena keputusan ini memantik kembali konflik tapal batas yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, tetapi juga karena ia memperlihatkan kelemahan struktural dalam tata kelola wilayah oleh pemerintah pusat, serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dan keadilan historis.
Kemendagri dan Kegagalan Menjaga Netralitas
Sebagai institusi yang seharusnya menjaga keharmonisan antarwilayah dan menjadi penengah dalam konflik administratif, Kemendagri justru tampak tidak netral. Keputusan yang diambil secara sepihak, tanpa pelibatan yang cukup dari pemerintah daerah—terutama Pemerintah Aceh yang memiliki status otonomi khusus—menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dalam ruang tertutup, teknokratis, dan cenderung otoritatif. Padahal, masalah tapal batas, terutama yang menyangkut wilayah laut dan pulau-pulau kecil, membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan sensitif terhadap dimensi sejarah serta kultural.
Mengabaikan Rekam Jejak Historis dan Administratif Daerah
Pada tahun 2008, Pemerintah Aceh telah melakukan verifikasi terhadap 260 pulau yang tersebar di wilayahnya dalam rangka Pembakuan Nama Rupabumi, sebuah proses yang saat itu melibatkan Kemendagri sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan pakar-pakar toponimi. Dalam proses ini, keempat pulau yang kini disengketakan telah diidentifikasi, meskipun dengan nama yang sedikit berbeda. Misalnya, Pulau Rangit Besar dikukuhkan menjadi Mangkir Besar, Rangit Kecil menjadi Mangkir Kecil, dan Pulau Malelo menjadi Pulau Lipan.