Yang dibutuhkan saat ini bukan keputusan sepihak, melainkan proses mediasi yang transparan dan terbuka. Kemendagri semestinya tidak bertindak sebagai “hakim terakhir” yang memutuskan berdasarkan tafsir tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang menjembatani dua provinsi dengan melibatkan tim ahli independen, tokoh adat, dan pakar toponimi. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi publik, agar tidak terkesan ada keputusan diam-diam yang tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat.
Revisi terhadap keputusan yang telah diambil mutlak diperlukan. Jika tidak, kebijakan ini akan menjadi preseden buruk dalam penanganan sengketa wilayah di Indonesia. Lebih dari itu, akan menciptakan ketidakpercayaan daerah terhadap pusat dan membuka ruang konflik yang tidak perlu di masa depan.
Redaksi Energi Juang News