Energi Juang News, Jakarta— Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas dorongan Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) yang meminta kepolisian menggelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pihak pengacara menilai langkah tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap Presiden.
Permintaan tersebut disampaikan TPUA saat mendatangi Bareskrim Polri pada Senin, 26 Mei 2025. TPUA mengungkapkan keberatannya atas hasil gelar perkara sebelumnya yang menghentikan penyelidikan atas dugaan kasus ijazah Jokowi.
"Kami hadir untuk mendesak gelar perkara khusus dan menyampaikan poin-poin keberatan atas penghentian penyelidikan pada 22 Mei lalu," ujar Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah.
Menurut Rizal, ada 26 poin keberatan yang diajukan dalam surat yang diserahkan ke Bareskrim. Salah satunya adalah dugaan bahwa proses penyelidikan tersebut cacat hukum. Rizal menilai penyelidikan dianggap tidak menyeluruh karena sejumlah saksi penting, termasuk dosen pembimbing skripsi Jokowi, tidak dimintai keterangan.
Ia juga mengkritik cara polisi menyimpulkan keaslian ijazah. "Yang diperiksa hanya kesamaan fisik, tapi kesimpulannya langsung disebut asli. Ini menyesatkan," tegas Rizal.
TPUA juga menilai metode pemeriksaan tidak memenuhi standar penyidikan ilmiah karena hanya menggunakan metode visual tanpa uji laboratorium seperti uji kertas atau tinta.
Di sisi lain, Bareskrim Polri telah memastikan hasil penyelidikan tidak menemukan unsur pidana. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan laporan yang diajukan TPUA tidak terbukti sebagai tindak pidana.