daerah

Membeli 50 Pesawat demi Insentif Pajak: Di Mana Arah Kedaulatan Ekonomi Kita?

Ir
Jumat, 18 Juli 2025 | 16:34 WIB



Transparansi yang Menghilang dalam Kabut
Kebijakan sebesar ini semestinya dikawal dengan transparansi sejak awal. Namun hingga hari ini, publik tidak mendapatkan penjelasan utuh soal rincian perjanjian, skema pembiayaan, dan analisis untung-rugi dari transaksi tersebut. DPR pun belum terlihat bersuara lantang, apalagi meminta laporan evaluatif dari kementerian terkait.





Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kebijakan strategis tak bisa hanya ditentukan oleh segelintir orang di ruang tertutup. Publik berhak tahu apakah pembelian ini didasarkan pada kebutuhan nasional atau sekadar kesepakatan dagang yang tidak imbang.





Siapa yang Diuntungkan?
Dalam setiap kebijakan, selalu ada pihak yang diuntungkan. Dalam hal ini, produsen pesawat di AS jelas meraih pasar besar, sementara Indonesia mendapatkan… insentif pajak? Sulit untuk tidak melihat ini sebagai bentuk diplomasi dagang yang timpang, di mana negara berkembang didorong mengambil keputusan besar demi memperoleh akses fiskal yang seharusnya bisa dirundingkan tanpa prasyarat komersial.





Apalagi bila pesawat-pesawat ini tidak memiliki kontribusi langsung pada pelayanan publik atau penguatan industri nasional. Apakah Indonesia akan mengembangkan industri komponennya? Apakah akan ada alih teknologi? Atau semuanya hanya akan berakhir sebagai konsumsi sekali pakai dalam skema global supply chain?





Di Persimpangan Kedaulatan
Lebih dari sekadar transaksi bisnis antarnegara, kebijakan ini menjadi refleksi ke mana arah kedaulatan ekonomi Indonesia dibawa. Apakah kita masih berani menentukan jalan sendiri, atau justru telah terbiasa menjadikan insentif asing sebagai dasar pengambilan keputusan strategis?





Kita memang hidup dalam dunia yang saling tergantung. Tapi ketergantungan bukan berarti tunduk. Ketika sebuah negara terus-menerus menyusun kebijakannya untuk menyesuaikan diri dengan kemauan kekuatan besar, maka lambat laun ia akan kehilangan kemampuan untuk menegosiasikan masa depannya sendiri.





Maka pertanyaannya bukan hanya “berapa harga 50 pesawat itu?”, tapi “berapa harga kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini?”





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB