Energi Juang News, Jakarta– Polemik mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan membatasi akses publik terhadap dokumen penting calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah.
Pengamat politik Jerry Massie menduga kebijakan itu bukan kebetulan, melainkan ada tujuan tersembunyi di baliknya.
“Ada kemungkinan aturan ini dibuat untuk melindungi figur tertentu,” ujar Jerry kepada wartawan, Senin (15/9).
Ia menilai kebijakan ini berpotensi meloloskan kandidat dengan ijazah yang diragukan keasliannya.
“Jika hanya KPU yang tahu, bagaimana publik bisa ikut mengawasi?” tegasnya.
Menurut Jerry, keterbatasan akses dokumen ini bukan sekadar masalah teknis, tapi persoalan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan kebijakan ini bisa melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.