“Selama ini masyarakat bebas mengecek data capres lewat situs KPU,” kata Jerry.
Langkah baru KPU dinilainya sebagai kemunduran demokrasi dan mengurangi peran pengawasan publik.
“Kita ini negara demokrasi. Rakyat berhak tahu siapa calon pemimpinnya,” tambahnya.
Jerry juga mengingatkan KPU agar kebijakan internal tidak melebihi kewenangan undang-undang.
“Aturan Mahkamah Konstitusi saja boleh dikritik, apalagi KPU,” ucapnya.
Ia memprediksi kebijakan ini bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu, Jerry menyarankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut menelusuri kebijakan tersebut.
“Saya curiga ada kepentingan tertentu, KPPU harus turun tangan,” tutupnya.