daerah

Besarnya Peranan Militer di Pemerintahan Picu Disrupsi Demokrasi

HD
Jumat, 26 September 2025 | 10:00 WIB



“Sayangnya, rezim tampaknya merespons hal ini dengan memperluas peranan militer yang kita bisa lihat di UU TNI terbaru,” lanjut Insan.





Menurutnya, pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elite negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia. Demikian pula keterlibatan militer dan intelijen militer dalam mengawasi dinamika politik seperti aktivisme siber dan demonstrasi yang seharusnya merupakan ranah sipil.





Hal ini karena militer rentan dijadikan alat rezim untuk mengendalikan aktivitas sipil yang indikasinya dapat dilihat pada protes massa akhir Agustus hingga awal September lalu.





“Meskipun sipil masih memegang kendali, bukan seperti era dominasi militer ala Orde Baru, namun kondisi di mana militer diikutsertakan dalam memantau dan  mengawasi dinamika politik sipil dapat menjadi awal disrupsi demokrasi,” ucap Insan.





Tak hanya itu, Insan juga menyoroti peran militer dalam pemerintahan sipil saat ini yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Ia melihat, dalam RUU tersebut militer ikut berperan dalam mengawasi isu-isu siber.





Hal itu dianggap bisa memicu kembali konflik antara masyarakat sipil dengan militer seperti zaman orde baru dulu.





“Dalam konteks demokrasi dewasa ini, supremasi sipil bukan sekedar penguatan lembaga negara sipil seperti pemerintah, parlemen dan yudikatif untuk berada di atas militer, namun juga penguatan kontrol masyarakat sipil seperti LSM, organisasi buruh, mahasiswa, dll atas penyelenggara negara pemegang kuasa,” pungkasnya.





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB