Energi Juang News, Sofifi-Rencana dan aktivitas pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara dilawan oleh komunitas gereja di Indonesia bersama jejaring masyarakat sipil.
Aspirasi umat tersebut disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) serta jejaring masyarakat sipil lainnya.
Pada Kamis, 2 Oktober 2025, perwakilan komunitas mendatangi Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan untuk menyerahkan keberatan resmi dan mendesak penghentian rencana tambang. Audiensi juga sempat dilakukan dengan staf Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
Gerakan tersebut digalang oleh para pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Pulau-Pulau Obi, di Jemaat GPM Desa Bobo, Obi Selatan dan Desa Wooi, Obi Timur, yang ruang penghidupannya terancam tambang nikel.
“Suara kami sederhana, hentikan tambang yang merusak persaudaraan antar desa dan mengancam ruang hidup kami. Pemerintah harus hadir melindungi, bukan membiarkan konflik tumbuh bersama ekspansi tambang,” kata Pdt. Mersye Patti Pattipuluhu di Desa Bobo, Jumat, 3 Oktober 2025.
Saat ini terdapat dua perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Desa Bobo, yakni PT Intim Mining Sentosa dengan konsesi seluas 3.185 hektare dan PT Karya Tambang Sentosa (KTS). Mersye mengatakan, warga menolak aktivitas keduanya karena operasi perusahaan telah memicu sengketa batas administrasi dengan Desa Fluk, meningkatkan kecurigaan antar warga, dan memperbesar risiko konflik horizontal.
“Dari sisi ekologi, warga merasakan peningkatan banjir disertai hantaman kayu dari area hutan yang dibuka. Dari sisi sosial-ekonomi, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan, pekebun padi, kelapa, cengkeh, dan pala kian nyata. Warga juga menegaskan penolakan sejak proses AMDAL lebih dari satu dekade lalu dan menilai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) tidak dijalankan,” kata Mersye.