Tak berhenti di situ, Wahyudi juga menyoroti Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Draf awal RUU ini juga mengusulkan pelibatan militer dalam penegakan hukum siber.
“Padahal ketahanan siber lebih soal resiliensi, bukan pertahanan. Itu wilayah sipil, bukan militer,” tegasnya. Ia khawatir, RUU ini hanya berorientasi pada keamanan negara, bukan perlindungan warga.
Menurutnya, kebijakan siber seharusnya human-centric, bukan state-centric. “Sebab korban dari serangan siber pada akhirnya tetap manusia,” ucapnya.
Posisi DPR dan Pemerintah
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU KKS masih tahap harmonisasi lintas kementerian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan draf tersebut belum resmi masuk ke DPR.
“Karena belum ada pembahasan formal, isi draf masih bersifat awal,” katanya. Publik pun diminta menunggu proses resmi sebelum memberikan penilaian final.
Redaksi Energi Juang News