Energi Juang News, Jakarta– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah selesai disusun dan siap dibagikan.
“Sudah beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (20/10).
Perpres ini, kata Dadan, akan menjadi dasar hukum penting dalam mengatur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di dalamnya, tidak hanya mengatur standar makanan dan mekanisme distribusi, tapi juga mencantumkan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Sanksi Tegas hingga Penutupan SPPG
Sanksi administratif, termasuk penghentian sementara maupun permanen, siap diterapkan bagi SPPG yang terbukti melanggar aturan. Saat ini, BGN sudah menghentikan sementara operasional 106 SPPG akibat kasus keracunan yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Dari jumlah itu, baru 12 yang diizinkan beroperasi kembali setelah evaluasi.
Baca juga : Pengelola SPPG Tak Diberi Ruang Istirahat, BGN Ngamuk
“Jika ada yang melanggar, langsung dihentikan,” tegas Dadan.
Sistem Pemantauan ala Covid-19
Dadan juga menyinggung kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan transparansi data kesehatan. Menurutnya, data kasus keracunan terkait MBG kini dapat dipantau publik secara real-time, mirip dengan sistem pelaporan Covid-19 beberapa tahun lalu.