Energi Juang News, Mataram— Organisasi pengawas kebijakan publik IMPERIUM mendesak Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penyidikan kasus dugaan “dana siluman / gratifikasi Pokir” DPRD NTB berjalan tuntas dan tanpa intervensi politik. Imperium menilai penetapan tiga tersangka oleh Kejati NTB baru membuka permukaan persoalan.
Kasus Dugaan Dana Siluman Pokir DPRD NTB dan Tiga Tersangka
Hingga pekan terakhir November, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka, yakni:
- Hamdan Kasim — Ketua Komisi IV DPRD NTB.
- Indra Jaya Usman (IJU) — anggota DPRD NTB.
- Muhammad Nashib Ikroman (MNI / Acip) — anggota DPRD NTB.
Ketiganya diduga berperan sebagai pemberi, pengatur, sekaligus pembagi dana siluman kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Kejati NTB juga telah menyita lebih dari Rp 2 miliar dari dana yang dikembalikan oleh sejumlah anggota DPRD NTB diduga bagian dari aliran dana yang disebar di luar mekanisme anggaran resmi.
IMPERIUM: “Ini baru pintu masuk. Penyelidikan harus naik ke penerima dana.”
Ketua Bidang Hukum dan Ham DPP Imperium, Fauzul Adhim SH, menegaskan bahwa penyidikan jangan berhenti pada pihak yang membagi dana. Justru yang lebih penting adalah mengungkap siapa saja penerima aliran dana tersebut dan bagaimana pola distribusinya.
“Kejati NTB sudah benar menetapkan tiga tersangka, tetapi publik menunggu langkah selanjutnya. Dana Rp 2 miliar yang disita adalah bukti kuat bahwa aliran uang melibatkan lebih banyak pihak. Penerima harus diungkap, tidak boleh berhenti pada bandar yang membagi,” ujar Fauzul.
Meminta Komisi III Mengawal Tanpa Kompromi
Imperium menyampaikan surat resmi kepada Komisi III DPR RI, meminta Komisi III:
Mengawal Kejati NTB dan Kejagung agar penyidikan tidak berhenti pada tiga tersangka.
Mendesak penyidik menetapkan tersangka baru apabila bukti mengarah kepada penerima dana.
Menjamin penyidikan berjalan bebas dari intervensi politik, mengingat tersangka adalah pimpinan dan anggota komisi strategis di DPRD NTB.