daerah

Respons Bencana Sumatra, GMNI Dorong Ekologi Politik di Panggung Nasional

ET
Rabu, 17 Desember 2025 | 19:00 WIB



Paradigma ekologi politik yang diusung GMNI menempatkan relasi kuasa, penguasaan sumber daya, dan dampak ekologis sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dengan cara pandang ini, kritik terhadap model pembangunan ekstraktif menjadi bagian dari upaya mengembalikan roh Pasal 33 sebagai dasar ekonomi yang demokratis, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat banyak.​





Ekonomi Hijau dan Tanggung Jawab Negara





GMNI mendorong percepatan agenda ekonomi hijau yang tidak berhenti pada jargon investasi hijau atau proyek berlabel “green”, tetapi menyentuh pembatasan tegas terhadap industri perusak lingkungan. Model ekonomi hijau yang diserukan adalah ekonomi yang mengoreksi ketimpangan struktural, memulihkan ruang hidup warga, dan membuka lapangan kerja yang layak tanpa mengorbankan hutan, sungai, dan pesisir.​





Dalam kerangka ini, negara didesak untuk tidak lagi mentolerir legalisasi bencana ekologis melalui izin yang longgar, pengawasan lemah, dan impunitas bagi pelaku perusakan alam. Penegakan Pasal 33 dipahami sebagai kewajiban politik untuk memastikan kekayaan alam dikelola dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.​





GMNI sebagai Mitra Strategis dan Mitra Kritis





Risyad menegaskan bahwa GMNI siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, dan partisipasi aktif kader di berbagai sektor pembangunan. Kekuatan intelektual mahasiswa diharapkan mampu memperkaya rumusan kebijakan, terutama di bidang reformasi ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.​





Namun, GMNI juga menegaskan tidak akan melepaskan peran sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab. Ketika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan asas kekeluargaan, mengabaikan keadilan ekologis, atau gagal menghadirkan kemakmuran nyata bagi rakyat, GMNI berkomitmen menyampaikan kritik berbasis kajian dan menawarkan alternatif kebijakan.​





Ruang Peran Mahasiswa ke Depan





Pengukuhan DPP GMNI Periode 2025–2028 sekaligus membuka ruang konsolidasi kader untuk turun langsung mengorganisir gerakan di akar rumput. Di tengah krisis iklim dan ketimpangan ekonomi, mahasiswa didorong untuk tidak hanya hadir sebagai komentator, tetapi sebagai penggerak yang menghubungkan advokasi kebijakan dengan kerja-kerja komunitas di lapangan.​





Dengan menjadikan ekologi politik sebagai paradigma, GMNI mencoba menjembatani diskursus besar soal Pasal 33, ekonomi hijau, dan keadilan sosial dengan pengalaman konkret masyarakat yang terdampak bencana. Dari Sumatra hingga daerah lain, organisasi ini ingin memastikan bahwa suara korban, petani, nelayan, dan kelompok rentan ikut menentukan arah pembangunan nasional.





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB