daerah

GMNI Apresiasi Pembaruan KUHP–KUHAP, Tekankan Implementasi Harus Berpihak pada Rakyat

ET
Jumat, 9 Januari 2026 | 16:25 WIB


Energi Juang News, Jakarta— Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan apresiasi atas semangat pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, GMNI menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak hanya diukur dari pengesahan regulasi, tetapi terutama dari implementasinya yang harus berpihak kepada rakyat.





Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Ramos Agung Surya Wirawan, menilai bahwa pengesahan KUHP dan KUHAP menjadi tonggak penting karena secara formal Indonesia telah meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial dan beralih pada produk hukum nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa reformasi hukum pidana akan kehilangan makna jika tidak berdampak langsung pada keadilan substantif bagi masyarakat.





“KUHP baru memuat sejumlah pembaruan yang patut diapresiasi, salah satunya pengaturan pidana alternatif selain pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65. Ini menunjukkan upaya menempatkan pemidanaan secara lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan,” ujar Ramos dalam keterangannya.





Baca juga : GMNI Tutup Bab Perpecahan, Rekonsiliasi Nasional Dideklarasikan di Bali





Ia juga menyoroti langkah progresif dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP. Menurutnya, ketentuan tersebut membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang bersifat struktural, khususnya yang berdampak luas di sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.





“Dengan pengaturan ini, hukum pidana tidak lagi hanya menyasar pelaku individual, tetapi juga dapat menjerat korporasi yang selama ini kerap luput dari pertanggungjawaban,” tambahnya.





Pembaruan KUHP: Dari Pidana Alternatif hingga Pertanggungjawaban Korporasi





Selain itu, GMNI menilai pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai delik aduan merupakan langkah penting. Melalui Pasal 218, 219, dan 220 KUHP, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden, sehingga membatasi potensi penyalahgunaan pasal tersebut oleh aparat penegak hukum dan menjaga ruang kebebasan berekspresi warga negara.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB