daerah

DPP GMNI Dorong Hilirisasi Adil dan Berkelanjutan untuk Bangsa

ET
Minggu, 11 Januari 2026 | 17:00 WIB



Di sisi hubungan industrial, GMNI menemukan akar masalah lain seperti praktik upah murah, belum meratanya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta perlindungan buruh yang lemah di kawasan-kawasan hilirisasi. Menurut Prima, hilirisasi tidak boleh dipisahkan dari kualitas kerja yang layak. “Jika buruh hanya menjadi penopang struktur produksi yang eksploitatif, maka hilirisasi tak akan pernah berpihak pada rakyat,” katanya.





GMNI juga mengkritik minimnya keterlibatan UMKM dan industri kecil-menengah dalam rantai pasok hilirisasi. Fragmentasi rantai pasok membuat hilirisasi hanya menguntungkan segelintir korporasi besar, bukan menjadi lokomotif pemerataan ekonomi sebagaimana dijanjikan pemerintah. Selain itu, dampak lingkungan turut disorot sebagai aspek yang diabaikan dalam proses hilirisasi. Peningkatan produksi nikel dan ekspansi perkebunan sawit di sejumlah daerah berkontribusi pada deforestasi, pencemaran air, serta tekanan sosial terhadap masyarakat lokal. Ketiadaan standar keberlanjutan yang kuat membuat hilirisasi rentan melahirkan masalah ekologis jangka panjang.





GMNI juga menyinggung tekanan global yang menyertai kebijakan hilirisasi, mulai dari sengketa perdagangan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hingga risiko ketergantungan industri terhadap pemain global. Kebijakan larangan ekspor bijih, misalnya, memunculkan perlawanan dari negara lain dan menempatkan Indonesia dalam posisi tawar yang rumit dalam perdagangan internasional.





Berdasarkan kajian ini, DPP GMNI merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, mengarahkan hilirisasi dari sekadar mengejar ekspor menuju penguatan kedaulatan industri dan teknologi nasional. Kedua, memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengendali rantai pasok industri. Ketiga, mewajibkan transfer teknologi yang konkret dan terukur, termasuk pembangunan pusat riset dan keterlibatan perguruan tinggi dalam inovasi industri. Keempat, memastikan hubungan industrial yang adil melalui standar upah layak dan perlindungan buruh. Kelima, mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok hilirisasi. Keenam, menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama keberhasilan.





Di ujung pernyataannya, Prima menegaskan pentingnya menempatkan hilirisasi kembali pada landasan ideologis, yakni Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Jika hilirisasi tidak mengubah struktur ketergantungan ekonomi, maka yang kita bangun bukan industrialisasi nasional, melainkan kolonialisme ekonomi dalam wajah baru,” tutup Prima.





DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawalan kritis terhadap kebijakan hilirisasi agar benar-benar menjadi alat perjuangan ekonomi nasional dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Prima/DPP GMNI).





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB