daerah

DPP GMNI Soroti Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan dalam Implementasi UHC

HD
Selasa, 13 Januari 2026 | 07:00 WIB



DPP GMNI juga menilai sistem rujukan JKN saat ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.





“Bagi rakyat kecil, rujukan bukan sekadar prosedur administratif. Itu menyangkut biaya transportasi, waktu, dan risiko keterlambatan penanganan. Negara harus memastikan layanan kesehatan hadir sedekat mungkin dengan rakyat,” tegas Rikzul.





Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa implementasi UHC berisiko memperkuat ketimpangan apabila negara membiarkan kekosongan layanan publik diisi sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Keberadaan rumah sakit swasta dengan fasilitas modern yang berdampingan dengan rumah sakit daerah yang kekurangan sumber daya dinilai berpotensi menciptakan segregasi layanan kesehatan berdasarkan kelas sosial.





“Jika kualitas layanan kesehatan masih ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan lokasi geografis, maka UHC belum sepenuhnya menjawab amanat konstitusi,” katanya.





Mandat Konstitusi dan Desakan Pembenahan Sistem Kesehatan Nasional





Secara konstitusional, DPP GMNI menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Oleh karena itu, UHC harus dipandang sebagai mandat negara untuk menjamin keadilan akses dan mutu layanan kesehatan, bukan sekadar kebijakan administratif.





Atas dasar tersebut, DPP GMNI mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem kesehatan nasional, terutama melalui pemerataan tenaga medis, penguatan rumah sakit daerah, serta penataan ulang sistem rujukan agar lebih berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan rakyat.





“UHC seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial dan pemersatu bangsa. Di situlah peran negara diuji,” pungkas Rikzul.





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB