daerah

DPP GMNI Apresiasi Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra

HD
Kamis, 22 Januari 2026 | 09:00 WIB



“Bila perlu pencabutan izin 28 perusahaan itu harus diikuti dengan penetapan kawasan tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria, bukan sekadar dikosongkan atau dialihkan kembali ke kepentingan korporasi baru.” tambahnya





Reforma agraria sejati menuntut keberanian negara untuk menata ulang struktur penguasaan lahan secara adil, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.





DPP GMNI akan terus mengawal agenda reforma agraria dan penertiban kawasan hutan agar benar-benar berpihak pada keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi," pungkasnya.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB