daerah

GMNI Tekankan Larangan Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa

ET
Minggu, 8 Februari 2026 | 09:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan penolakan keras terhadap praktik jual beli jabatan pendamping desa yang masih ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Praktik tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan, profesionalisme, serta merusak tujuan utama pembangunan dan pemberdayaan desa.





Peran Strategis Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan





Ketua DPP GMNI Bidang Pembangunan Daerah dan Desa Tertinggal, Frimus Nababan, menegaskan bahwa pendamping desa memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan desa berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses rekrutmen pendamping desa harus dilakukan secara bersih, terbuka, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.





“Pendamping desa bukanlah jabatan yang bisa diperjualbelikan. Mereka adalah ujung tombak negara dalam memastikan dana desa dan program pemberdayaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujar Frimus Nababan dalam keterangannya.





Baca juga : DPP GMNI: Indonesia Bisa Jadi Mediator Pasca Perjanjian Nuklir Amerika-Rusia Berakhir





Frimus menilai praktik jual beli jabatan pendamping desa tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Menurutnya, oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan untuk keuntungan pribadi telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakadilan bagi para calon pendamping desa yang memiliki kapasitas dan kompetensi.





Seruan GMNI kepada Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum





Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap praktik-praktik menyimpang tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan proses seleksi pendamping desa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik maupun ekonomi.





“Kami menegaskan kepada seluruh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar tidak melakukan atau membiarkan praktik jual beli jabatan pendamping desa. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas pendampingan dan masa depan pembangunan desa,” tegas Frimus.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB