daerah

Aktivis Perempuan Kritik Lolosnya Tersangka Kekerasan Seksual Menjadi Prajurit TNI

HD
Sabtu, 7 Maret 2026 | 06:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Aktivis perempuan dari organisasi Perempuan Mahardhika, Saras Sandriyanti, mengkritik keras lolosnya seorang tersangka kekerasan seksual dalam proses seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), bahkan hingga dilantik menjadi anggota militer aktif.





Saras menyatakan bahwa kejadian ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen institusional dalam memandang kekerasan seksual sebagai ancaman serius terhadap integritas lembaga negara.





“Lolosnya seorang tersangka kekerasan seksual menjadi prajurit TNI menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses seleksi. Ini memberi kesan bahwa kekerasan seksual tidak dipandang sebagai risiko serius bagi institusi militer,” ujar Saras dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).





Menurut Saras, ketika pelaku kekerasan seksual justru menjadi bagian dari institusi militer, hal ini sangat berisiko memberikan legitimasi terhadap pelaku. Fakta itu juga seolah mempertontonkan keberpihakan kepada pelaku, sementara rasa aman korban justru diabaikan.





"Masuknya pelaku kekerasan seksual ke dalam institusi militer juga sama saja dengan memberikan 'perisai' kekuasaan yang memperlebar relasi kuasa sekaligus memperkuat budaya impunitas. Bagi korban yang telah berjuang menghadapi trauma, victim blaming, dan stigma sosial, kondisi ini menjadi bentuk reviktimisasi karena pelaku justru memperoleh posisi kuasa dari negara," ujarnya.





Kader GMNI itu melanjutkan, kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Saras mengungkapkan sejarah institusi militer pernah diwarnai praktik seksis seperti tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan yang menunjukkan kontrol diskriminatif terhadap tubuh perempuan.





"Dari sejarah tersebut saja sudah terlihat praktik yang sangat seksis terhadap perempuan, apalagi jika pelaku kekerasan seksual justru dibiarkan masuk dalam institusi tersebut. Padahal institusi negara seharusnya memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk memegang kekuasaan," ujar Saras.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB